PENGERTIAN, PERANAN, RUANG LINGKUP
DAN FUNGSI EKONOMI SEKTOR PUBLIK
A. Pengertian Ekonomi Sektor Publik
Istilah ekonomi sector public itu
sendiri juga bermacam-macam.hal tersebut dilihat dari luasnya wilayah
public,sehingga setiap disiplin ilmu memiliki cara pandang dan definisi yang
berbeda-beda.dari sudut pandang ekonomi itu sendiri “ekonomi sector
public”diartikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan
usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan public dalam rangka memenuhi
kebutuhan dan hak public yang terbatas. Ekonomi sektor publik berkaitan dengan
membenarkan keberadaan pemerintah dan menjelaskan bagaimana mereka dapat
mempengaruhi kegiatan ekonomi. Dari setiap pernyataan di atas dapat disimpulkan
bahwa “Ekonomi Sektor Publik” adalah studi tentang isu ekonomi yang terjadi
pada sector public(termasuk pemerintahan) dan antar muka dengan sector swasta
dalam ekonomi campuran.serta sektor publik ekonomi telah berkaitan dengan studi
tentang bagaimana pemerintah dapat menangani kegagalan pasar untuk mencapai
hasil yang efisien. Contoh aktivitas sektor publik dari kisaran memberikan
jaminan sosial, administrasi perencanaan kota dan mengorganisir pertahanan
nasional.
Montesqieu, seorang ahli tata
Negara, menyebutkan bahwa kekuasaan negara dapat dipisahkan menjadi kekuasaan
legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh
pemerintah yaitu presiden dan para pembantunya, pada umumnya paling berpengaruh
terhadap suatu perekonomian. Hal ini karena eksekutif paling banyak
bersinggungan secara langsung dengan aktivitas ekonomi melalui pembelanjaan dan
kebijakan ekonominya.
Peran Pemerintah dalam
Ekonomi.
Pemerintah sebagai pelaku (yang
umumnya mendominasi, terutama pada ekonomi di Negara berkembang) memiliki peran
sebagai berikut:
1. menetapkan
kerangka hukum (legal framework) yang melandasi suatu perekonomian;
2. mengatur/meregulasi
perekonomian dengan alat subsidi dan pajak;
3. memproduksi
komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit,
penjaminan simpanan, dan asuransi;
4. membeli
komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalnya
persenjataan;
5. meredistribusikan
(membagi ulang) pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya, dan
6. menyelenggarakan
sistem jaminan sosial, misalnya memelihara anak-anak terlantar, menyantuni
fakir miskin, dan sebagainya.
Beberapa Landasan Ekonomi
Publik
a) Masalah
kunci dalam perekonomian adalah masalah mikro ekonomi, yaitu menyangkut
distribusi produksi, dan alokasi konsumsi serta masalah makro ekonomi yaitu
menyangkut pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, serta pertumbuhan
ekonomi.
b) Sistem
Perekonomian suatu negara berkaitan dengan siapa pelaku ekonomi (pemerintah
atau bukan) serta bagaimana keputusan ekonomi diambil.
c) Pandangan-pandangan
tentang peran pemerintah dalam perekonomian dewasa ini semakin konvergen
(cenderung mendekat satu terhadap yang lain). Secara umum saat ini diakui
swasta bahwa harus mengambil peran utama dalam pasar. Namun bila terjadi
kegagalan pasar dan pemerintah berpotensi dapat memperbaiki kegagalan tersebut.
d) Pendekatan
ilmiah menjamin kesimpulan yang ditarik dari suatu analisis yang bersifat
sahih. Sedangkan kita tahu bahwa analisis sektor publik terdiri dari empat
tahap, yakni deskripsi kegiatan pemerintah dalam perekonomian, telaahan
konsekuensi dari penerapan kebijakan tersebut, tinjauan atas kriteria
keberhasilan keputusan publik, dan evaluasi atas proses politik yang mengarah
pada pengambilan keputusan tentang kebijakan publik.
B. Peranan Ekonomi Sektor Publik
Menurut Musgrave (Musgrave and
Musgrave, 1980:6) meskipun pemerintah sudah menerapkan pajak tertentu dan
mengelola pengeluarannya untuk mempengaruhi sistem perekonomian, masih
diperlukan kebijakan-kebijakan lain guna mencapai tujuan yang lebih jauh lagi.
Kebijakan-kebijakan pemerintan tersebut dapat dibagi ke dalam tiga golongan besar,
yaitu:
a. Fungsi
Alokasi
b. Fungsi
Distribusi
c. Fungsi
Stabilisasi
Dari perspektif ekonomi publik,
pembicaraan tentang pemerintah lokal akan terkait erat dengan dua pertanyaan
penting, yakni :
1. seberapa
besar ukuran pemerintah lokal yang seharusnya, dan apa untungnya jika
pengambilan keputusan dibuat pada tingkat lokal (Cullis and Jones, 1992 dan
Fisher, 1996).
2. memberikan
informasi akuntansi yg relevan & handal kpd manajer ukt melaksanakan fungsi
perencanaan & pengendalian organisasi.
3. Membantu
manajemen dalam proses perencanaan organisasi.
4. Membantu
manajemen dalam mengendalikan operasi/kegiatan organisasi.
5. Membantu
manajemen memformulasi kebijakan organisas
6. Untuk
mengkondusifkan sector ekonomi
7. Untuk
memfasilitasi pertumbuhan dan daya saing industry dan sector swasta
8. Untuk
mendukung kebutuhan tenaga kerja,serta
9. Untuk
meningkatkan kualitas hidup warga Negara
10. Menyediakan
sebuah kerangka/lapangan pekerjaan berbasis system legal yang diperlukan untuk
membawa perekonomian ke fungsinya semula
11. Memproduksi
barang dan jasa yang berguna untuk
pertahanan,pendidikan,keamanaan,perhubungan,dsb
12. Membeli baranng dan
jasa dari sector swasta dan kemudian menyalurkannya ke perusahaan dan rumah
tangga
13. Melakukan redistribusi
pada pendapatan.
C. Fungsi Ekonomi Sektor Publik
1. Sebagai
alat perencanaan
Anggaran merupakan alat perencanaan
untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sector public dibuat untuk
merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya
yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah
tersebut.Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:
Ø Merumuskan tujuan serta
sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
Ø Merencanakan
berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta
merencanakan alternative sumber pembiayannya.
Ø Mengalokasikan
dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
Ø Menentukan indicator
kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
2. Alat
pengendalian
Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana
detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang
dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada public. Tanpa anggaran, pemerintah
tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak
berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri-menteri, bupati dan manajer
public bisa dikendalikan melalui anggaran.
3. Alat kebijakan
fiscal
Anggaran sebagai alat kebijakan fiscal pemerintah
digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui
anggaran public tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiscal pemerintah,
sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi.
4. Alat politik
Anggaran digunakan untuk memutuskan
prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada
sector public, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen
eksekutif dan kesepakatan legislative atas penggunaan dana public untuk kepentingan
tertentu. Dalam pembuatan anggaran public membutuhkan political skill,
coalition building, keahlian bernegosiasi dan pemahaman tentang prinsip
manajemen keuangan public oleh para manajer public.
5. Alat koordinasi dan
komunikasi
Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses
penyusunan anggaran. Anggaran public merupakan alat koordinasi antar bagian
dalam pemerintahan. Anggaran public yang disusun dengan baik akan mampu
mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.
6. Alat penilaian
kinerja
Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder
(eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislative). Kinerja eksekutif akan
dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan
anggaran. Kinerja manajer public dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia
capai, dikaitkan dengan anggaran yang ditetapkan
7. Alat motivasi
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi
manajer dan staffnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam
mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
8. Alat
mencipatakan ruang publik
Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh cabinet,
birokrat, dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai
organisasi massa lain harus bisa terlibat dalam proses penganggaran publik
Rupiah Exchange Rate
No comments:
Post a Comment