BAB 10 Konsep Ekonomi Sektor Publik

Konsep Ekonomi Sektor Publik

EKONOMI SEKTOR PUBLIK SOAL!

1.                  Sebutkan definisi/ konsep & prinsip Ekonomi Sektor Publik?

2.                  Apa perbedaan antara sektor publik dengan privat?

3.                  Apakah fungsi dari sektor publik?

4.                  Apakah perbedaan antara sektor publik dengan BUMN?

1. Definisi/ konsep & prinsip Ekonomi Sektor Publik. Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari kata Yunani (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan (nomos), atau "peraturan, aturan, hukum," dan secara garis besar diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga." Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja.( http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi, Diakses 26 Februari 2011). Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2004:2).  Ilmu Ekonomi Publik adalah cabang Ilmu Ekonomi yang menelaah masalah-masalah ekonomi khalayak ramai (publik/masyarakat, pemerintah/ negara) seperti kebijakan subsidi/pajak, regulasi/ deregulasi, nasionalisasi/ privatisasi, sistem jaminan sosial, ketahan-an pangan, kebijakan teknologi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. (http://massofa.wordpress.com/2008/12/21/materi-pokok-ekonomipublik/ Diakses 26 Februari 2011).  Jadi dari beberapa pendapat diatas dapat diambil sebuah kesimpulan: Ekonomi Masyarakat (atau ekonomi sektor publik) adalah studi tentang ekonomi isu tentang sektor publik (termasuk pemerintah) dan antarmuka dengan sektor swasta (termasuk rumah tangga, bisnis, dan pasar) dalam ekonomi campuran . Ini telah digambarkan sebagai campuran dari dua bidang yang lebih tua, (diterapkan) keuangan publik dan kesejahteraan ekonomi , masing-masing merayap ke arah keburukan, untuk kepentingan keduanya. (Peter J. Hammond, 1990., 42(1), p, 6. [Pp. "Kemajuan Teoritis Ekonomi Publik: Sebuah Penilaian provokatif," Oxford Makalah Ekonomi, 42 (1), p, 6. [Pp. 6-33.].
Beberapa Landasan Ekonomi Publik: Masalah kunci perekonomian adalah masalah mikro (distribusi produksi, alokasi konsumsi) dan masalah makro (pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, pertumbuhan). Sistem Perekonomian berkaitan dengan siapa (pemerintah atau bukan) atau bagaimana keputusan ekonomi diambil (melalui perencanaan terpusat atau mekanisme harga). (http://www.docstoc.com/docs/48088467/ekonomi-publick di akses 28 Februari 2011).

2. Perbedaan antara sektor publik dengan privat. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk mengahsilkan beberapa jenis pelayanan publik, seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Namun, untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, yaitu: tujuan organisasi, sumber pembiayaan, pola pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran, stakeholder yang dipengaruhi, dan sistem akuntansi yang digunakan. Tujuan organisasi.  Dilihat dari tujuannya, organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Perbedaan menonjol terletak pada tujuan memperoleh laba. Pada sektor swasta terdapat tujuan untuk memaksimumkan laba (profit motive), sedangkan pada sektor publik adalah pemberian pelayanan publik, dan penyediaan pelayanan publik. Tetapi meskipun tujuan utama sektor publik adalah pemberian pelayanan publik, tidak berarti organisasi sektor publik sama sekali tidak memiliki tujuan yang bersifat finansial. Organisasi sektor publik juga memiliki tujuan finansial, akan tetapi hal tersebut berbeda baik secara filosofis, konseptual, dan operasionalnya dengan tujuan profitabilitas sektor swasta.

Ø Sumber pembiayaan perbedaan sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dari sumber pendanaan organisasi atau dalam istilah manajemen keuangan disebut struktur modal atau sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan sektor publik berbeda dengan sektor swasta dalam hal bentuk, jenis dan tingkat risiko. Pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak dan retribusi, charging for service, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, dan pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ditetapkan. Sedangkan untuk sektor swasta sumber pembiayaan dipisahkan menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Sumber pembiayaan internal terdiri atas bagian laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan (retained earnings) dan modal pemilik. Sumber pembiayaan eksternal misalnya utang bank, penerbitan obligasi, dan penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana dari publik.
Ø Pola pertanggungjawaban. Manajemen pada sektor swasta bertanggungjawab kepada pemilik perusahaan (pemegang saham) dan kreditor atas dana yang diberikan. Pada sektor publik manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat (public funds). Pola pertanggungjawaban di sektor publik bersifat vertikal dan horisontal. Pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada ototritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada pemerintah pusat. Pertanggungjawaban horisontal (horisontal accountability) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Ø Struktur organisasi. Secara kelembagaan, organisasi sektor publik juga berbeda dengan sektor swasta. Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hirarkis, sedangkan struktur organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel. Salah satu faktor utama yang membedakan sektor publik dengan sektor swasta adalah adanya pengaruh politik yang sangat tinggi pada organisasi sektor publik. Tipologi pemimpin, termasuk pilihan dan orientasi kebijakan politik, akan sangat berpengaruh terhadap pilihan struktur birokrasi pada sektor publik. Sektor publik memiliki fungsi yang lebih kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Kompleksitas organisasi akan berpengaruh terhadap struktur organisasi.
Ø Karakteristik anggaran dan stakeholder jika dilihat dari karakteristik anggaran, pada sektor publik rencana anggaran dipublkasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukan sebagai rahasia negara. Sementara itu, anggaran pada sektor swasta bersifat tertutup bagi publik karena anggaran merupakan rahasia perusahaan. Dari sisi stakeholder, pada sektor publik stakeholder dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal, pada stakeholder internal antara lain adalah lembaga negara (kabinet, MPR, DPR, dan sebagainya), Kelompok politik (partai politik), manajer publik (gubernur BUMN, BUMD), pegawai pemerintah. Stakeholder eksternal pada sektor publik seperti masyarakat pengguna jasa publik, masyarakat pembayar pajak, perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi, Bank sebagai kreditor pemerintah, Badan-badan internasional (IMF, ADB, PBB, dan sebagainya), investor asing, dan generasi yang akan datang. Pada sektor swasta, stakeholder internal terdiri dari manajemen, karyawan, dan pemegang saham. Sedangkan stakeholder eksternal terdiri dari bank, serikat buruh, pemerintah, pemasok, distributor, pelanggan, masyarakat, serikat dagang dan pasar modal. (http://dessyanggraini.wordpress.com/2010/03/02/karakteristik-dan-lingkungan-sektor-publik/Diakses 26 Februari 2011).

3. Fungsi dari sektor publik. Sektor Publik memiliki peranan yang sangat penting yaitu:

üUntuk mengkondusifkan sektor ekonomi

ü Untuk memfasilitasi pertumbuhan dan daya saing industri dan Sektor Swasta;

üUntuk mendukung kebutuhan tenaga kerja dan
üUntuk meningkatkan kualitas hidup Warga negara
(http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.mampu.gov.my/mampu/pdf/ISPlan/ispdoc/B-5-Role%2520of%2520Public%2520Sector.pdf, Diakses 27 februari 2011)

4. Perbedaan antara sektor publik dengan BUMN.

Karakteristik sektor publik adalah sebagai berikut :

ü  Menyediakan sebuah kerangka kerja/ sistem yang legal, yang diperlukan untuk membawa perekonomian ke fungsinya semula.

ü  Memproduksi barang dan jasa, yang berguna untuk pertahanan, pendidikan, keamanan, perhubungan, dan sebagainya.

ü  Mempengaruhi apa yang diproduksi oleh sektor privat (swasta), melalui subsidi, pajak, kredit dan peraturan (undang-undang).

ü   Membeli barang dan jasa dari sektor privat dan kemudian menyalurkannya ke perusahaan dan rumah tangga.

ü  Melakukan redistribusi pendapatan.
(http://CARI ILMU ONLINE BORNEO.htm, diakses 27 februari 2011)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Adalah Badan Usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. (http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara Diakses 27 Februari 2011)
`Karakteristik BUMN adalah sebagai berikut:

ü  Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha

ü  Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan

ü  Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan

ü  Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang

ü  Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan

ü  Sebagai stabillisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat

ü  Sebagai sumber pemasukan Negara

ü  Seluruh atau sebagian besar modalnya milik Negara

ü  Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public

ü   Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun nonbank

ü  Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN, dan mewakili BUMN di pengadilan.

Share: