BAB 10 KEBIJAKAN EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN

KEBIJAKAN EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN

1.      KEBIJAKAN FISKAL

Menurut Wikipedia, Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar.

Kebijakan Fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan kondisi perekonomian agar menjadi lebih baik lagi. Salah satu caranya yaitu dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Arti lain dari kebijakan fiskal yaitu sebagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan ekonomi dalam suatu negara melalui pengaturan pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.

Tujuan dari kebijakan fiskal ini mirip juga dengan kebijakan moneter yaitu untuk mengatur dan mengelola jumlah uang yang beredar. Namun pada prakteknya kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan pengeluaran (belanja) pemerintah.

Pemerintah membuat kebijakan fiskal ini dengan tujuan mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dana tersebut dalam rangka menjalankan pembangunan negara.

Kebijakan pemerintah ini juga bertujuan untuk mempengaruhi proses kehidupan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan melalui Anggaran Belanja Negara (APBN). Pemerintah melalui kebijakan fiskal hanya bisa mengatur pembelanjaan Negara (pengeluaran Negara) dan pajak dari semua unsur APBN.

Pada tujuan lain, kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, dimana tujuannya yaitu untuk men-stabilkan perekonomian melalui controlling tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Kemudian yang menjadi instrumen utama dalam kebijakan fiskal yaitu pengeluaran dan pajak.

Perubahan tingkat komposisi pajak serta pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut ini:

1.     Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi negara

2.     Pola persebaran sumber daya yang dimiliki

3.     Distribusi pendapatan Negara

Contoh Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.

Berikut ini beberapa contoh kebijakan fiskal:

1.     Pada saat perekonomian nasional sedang mengalami inflasi, maka pemerintah akan mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan kembali. Cara seperti ini disebut dengan pengelolaan anggaran.

2.     Menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak

3.     Melakukan pinjaman negara, misalnya dengan mengeluarkan obligasi pemerintah

4.     Melakukan penghematan pengeluaran negara

5.     Mewajibkan kepemilikan NPWP (nomor pokok wajib pajak) untuk meningkatkan wajib pajak.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Ada beberapa tujuan kebijakan fiskal yang ada saat ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1.     Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan

2.     Menciptakan stabilitas perekonomian

3.     Menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan

4.     Menciptakan lapangan pekerjaan

2.      KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan dari otoritas moneter (dalam hal ini adalah bank sentral) dalam bentuk pengendalian agregat moneter (seperti uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan) untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang dicita-citakan. Perkembangan perekonomian ini berupa stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang baik, dan kesempatan atau peluang kerja yang tersedia.

Pengertian lain dari kebijakan moneter adalah salah satu upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kestabilan harga.

Pada prakteknya, kebijakan moneter akan mengatur persediaan uang yang dimiliki suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu seperti menahan laju inflasi, dan juga mendorong usaha pembangunan nasional.

Tujuan dari kebijakan moneter sendiri pada dasarnya untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yaitu menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur melalui kesempatan kerja, kestabilan harga, serta keseimbangan neraca pembayaran internasional.

Pemerintah atau Bank Sentral dapat membuat kebijakan moneter dengan cara langsung atau tidak langsung. Berikut ini penjelasannya:

• Kebijakan moneter dengan cara langsung yaitu pemerintah langsung campur tangan dalam hal peredaran uang atau kredit perbankan.
• Kebijakan moneter dengan cara tidak langsung dilakukan oleh Bank sentral dengan cara mempengaruhi kemampuan bank-bank umum dalam memberikan kredit.

Pengaturan jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan begitu kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

• Kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary Expansive Policy), adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat saat ekonomi lesu (resesi atau depresi).
• Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Contractive Policy), adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy). Kebijakan moneter kontraktif dikeluarkan ketika perekonomian negara sedang mengalami inflasi yang mengakibatkan naiknya harga barang di pasaran.

Contoh Kebijakan Moneter

Berikut ini beberapa contoh kebijakan moneter:

• Bank Indonesia melelang sertifikatnya, atau bisa juga membeli surat-surat berharga di pasar modal.
• Jika kondisi tingkat kegiatan ekonomi masih berada di harapan, maka bank sentral akan menurunkan tingkat suku bunga. Hal ini akan membuat masyarakat melakukan pinjaman sehingga banyak investasi yang ada di masyarakat. Begitu juga sebaliknya, jika bank sentral ingin membatasi kegiatan ekonomi, maka tingkat suku bunga akan dinaikkan, hal ini akan membuat masyarakat/pengusaha banyak menabung sehingga uang yang beredar dapat dikurangi.
• Pada saat perekonomian mengalami resesi, maka uang yang beredar perlu dilakukan penambahan untuk mendorong kegiatan ekonomi yaitu dengan cara membeli surat-surat berharga.
• Di dalam mengurangi kegiatan ekonomi yang berlebihan pada saat terjadinya inflasi, maka harus mengurangi uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga.
• Jika sedang terjadi inflasi maka bank sentral akan menaikkan cadangan kas minimumnya sehingga uang yang beredar bisa dikurangi. Sebaliknya jika kondisi perekonomian sedang lesu, maka pemerintah akan menurunkan cadangan kas minimumnya, sehingga uang yang beredar akan bertambah akibat banyaknya pinjaman yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian akibat dari naiknya cadangan kas, maka kemampuan bank umum untuk memberikan pinjaman akan berkurang atau bahkan bank umum tidak mampu memberikan pinjaman, sehingga dana yang menganggur di bank akan semakin bertambah.

Tujuan Kebijakan Moneter

       Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk:

1.     Mencapai keseimbangan internal yaitu berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan

2.     Mencapai keseimbangan eksternal yaitu berupa keseimbangan neraca pembayaran

3.     Tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi).

4.     Mengendalikan inflasi dengan cara mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang.

5.     Tercapai kesempatan kerja, dengan ini maka semakin besar peluang dalam meningkatkan produksi, selain dapat meningkatkan produksi maka dapat juga membantu masyarakat yang menjadi pengangguran. Semakin besar gairah untuk berusaha, maka akan mengakibatkan peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini akan diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini berarti akan terjadinya peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan pada karyawan.

6.     Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran.

7.     Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga.

Share: